Home > JATENG RAYA > Kuota Bantuan Hukum Pemkot Habis, Pengacara Diminta Bantu

Kuota Bantuan Hukum Pemkot Habis, Pengacara Diminta Bantu

Ilustrasi

SEMARANG – Kuota bantuan hukum dari Pemkot Semarang untuk membantu orang miskin yang bermasalah dengan hukum tahun ini sudah habis. Tahun ini bantuan hukum yang dianggarkan pemkot hanya 120 dengan tiap-tiap bantuan hukum yang diberikan nilainya sebesar Rp 5 juta.

‘’Untuk anggaran di tahun 2017 ini dianggarkan untuk 120 orang dimana tiap-tiap bantuan hukum sebesar Rp 5 juta. Sedangkan di 2018 akan ditingkatkan menjadi 150 orang,’’ kata Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Abdul Haris, Mingggu (15/10).

Dengan habisnya kuota dan anggaran bantuan hukum untuk orang miskin sebelum tahun 2017 ini berakhir, maka pihaknya meminta advokat atau pengacara atau badan hukum pengacara di Semarang, untuk membantu warga Semarang yang bermasalah dengan hukum. Warga miskin tersebut diharapkan diberikan bantuan hukum oleh mereka secara gratis.

‘’Di dalam undang-undang diamanatkan pengacara wajib hukumnya memberikan bantuan hukum secara gratis,’’ ungkapnya.

Abdul Haris menegaskan, tahun 2017 ini Pemkot menganggarkan bantuan hukum sebanyak 120 namun permintaan bantuan hukumnya cukup banyak. Ada sekitar 10 bantuan hukum yang telah diajukan ke Pemkot semenjak kuota 120 itu habis. Karenanya, diharapkan advokat juga mau membantu warga miskin.

‘’Di tahun 2017 ini hanya ada satu bantuan hukum yang belum selesai, karena pelapornya orang berusia sekitar 87 tahunan sudah tidak bisa menceritakan kronolis kejadian masalah hukum yang dialaminya,’’ ujarnya.

Sebab, syarat untuk dapat meminta bantuan hukum kepada Walikota Semarang lewat Bagian Hukum adalah memiliki surat keterangan miskin atau masuk data Gakin (Keluarga Miskin), KTP, KK dan ada kronologis kejadian perkara masalah hukum yang dialami.

Abdul Haris menambahkan, pihaknya mengharapkan advokat membantu warga miskin juga dikarenakan di perubahan anggaran 2017, dipastikan tidak ada tambahan anggaran bantuan hukum dari pemkot. Karena khawatir anggaran tersebut justeru tidak bisa dipakai karena kasus hukumnya baru selesai di tahun 2018.

‘’Kami memang tidak meminta (tambahan) di anggaran perubahan. Karena kami belum tahu persis ketentuan di APBD apakah boleh kami menganggarkan di perubahan anggaran 2017, tapi perkara baru diputus di tahun 2018,’’ terangnya.

‘’Jadi kalau sekarang ada yang memohon bantuan hukum ke Bagian Hukum, maka saya sarankan monggo ke Ikadin, KAI, Peradi dan badan hukum pengacara lainnya,’’ tandasnya. (duh)

Ini Menarik!

Wuling Tawarkan Layanan Purnajual, Renault Tak Pasang Target Muluk

Share this on WhatsApp    SEMARANG – Wuling dan Renault merupakan dua pemain baru dalam …

Silakan Berkomentar