Home > JATENG RAYA > METRO SOLO > KPU Boyolali Siap Hadapi Tim Prabowo-Hatta di MK

KPU Boyolali Siap Hadapi Tim Prabowo-Hatta di MK


Notice: Array to string conversion in /home/metg6994/public_html/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel.php on line 425
Gedung Mahkamah Konstitusi (ilustrasi)
Gedung Mahkamah Konstitusi (ilustrasi)

 

BOYOLALI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali mengutus dua orang anggotanya dari Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye dan Divisi Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara  untuk menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstutusi (MK). Ketua KPU Boyolali, Siswadi Sapto Harjono, mengaku Boyolali termasuk dalam gugatan PHPU yang diajukan pasangan Capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tersebut. Selain kedua anggota KPU tersebut, juga didampingi dari Subbag Teknis Sekretariat KPU Boyolali.

Mereka berangkat ke Jakarta dengan membawa bukti-bukti dari hasil Pilpres 9 Juli 2014 lalu, untuk menghadapi gugatan pihak Prabowo-Hatta. Untuk keperluan tersebut, KPU Boyolali juga telah membuka kotak suara dari 132 TPS, untuk mengambil data-data yang ada di dalam kotak suara.

“Kami sudah siapkan data-data otentik dari tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Boyolali. Data-data itu sudah kami kirim ke KPU Jakarta dengan tim dari KPU Boyolali untuk menghadapi gugatan dari pasangan capres-cawapres nomor urut satu itu,” ujar Siswadi Sapto Harjono di ruang kerjanya Senin (11/8).

Menurut Siswadi, yang dipermasalahkan dalam gugatan PHPU dari kubu Prabowo-Hatta tersebut yakni Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dinilai jumlahnya di Boyolali cukup banyak, yakni mencapai 3.000-an. Selain DPKTb yakni berkait sinkronisasi data daftar pemilih dalam Pilpres tersebut, karena ada perbedaan antara yang dipegang saksi pasangan calon dengan KPU.

Dijelaskan, dari 2.216 TPS yang ada di Boyolali, hanya 132 TPS yang dipermasalahkan karena datanya tidak sama. “Tetapi itu karena adanya salah pemahaman saja dari petugas KPPS. Sehingga dalam pengisian pada formulir daftar pemilih itu hanya sesuai DPT saja. Padahal kan ada DPKTb,” imbuh anggota KPU Boyolali, Wahyu Prihatmoko.

Namun demikian, lanjut dia, permasalahan tersebut sebenarnya sudah dikoreksi dan diselesaikan di tingkat PPS. Sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi. “Dari penghitungan suara di tingkat TPS, dan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten dari saksi kedua pasangan calon presiden tersebut juga tidak ada keberatan. Formulir C-2, D-2, DA-2 dan DB-2 (formulis keberatan saksi) tidak ada yang ditandatangani. Ini berarti tidak ada keberatan dari saksi,” jelas Siswadi.

Siswadi dan Wahyu pun menyatakan sudah melaksanakan Pilpres sesauai dengan UU yang ada, sudah sesuai prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan. “Kami siap mempertanggungjawabkan,” tegasnya. (MJ-07)

Ini Menarik!

Mustofa Menanti-Nanti Rekomendasi

Share this on WhatsApp    MAGELANG – Bupati Kudus, Musthofa masih  terus berikhtiar untuk bisa …

Silakan Berkomentar