Home > KRIMINAL & HUKUM > Korupsi Jalan, Dua PNS Pemalang Dituntut Dua Tahun

Korupsi Jalan, Dua PNS Pemalang Dituntut Dua Tahun

image
Dua PNS Pemalang saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Foto Metro

SEMARANG — Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pemalang dituntut dua tahun penjara dalam persidangan jilid dua kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan pembangunan jalan Paket I dan Paket II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2010.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pemalang, Noor Indah, Wahyu Muria, dan Ari Praptono bergantian membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (13/8/2014).

Ada tiga terdakwa dalam sidang jilid dua ini. Yakni Direktur Utama PT Riska Jaya Bakti (RJB), Sopar Sihite; Panitia Peneliti Pelaksana Proyek, Firnawan Hendrayanto; dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Saryanto. Persidangan dilakukan bergantian. Sopar Shite terlebih dahulu, kemudian Firnawan dan Saryanto secara bersama.

Jaksa menuntut terdakwa Sopar Sihite dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan. Sopar juga dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 60 juta.

“Jika dalam waktu satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta kekayaan terdakwa akan dilelang. Kalau tidak cukup, terdakwa harus mengganti dengan sembilan bulan penjara,” kata Jaksa Ari dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Jhon Halasan Butar-Butar.

Sementara, dua terdakwa lain, Firnawan dan Saryanto, yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pemalang, dituntut dengan hukuman penjara selama dua tahun. Selain itu, keduanya dibebankan membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider enam bulan penjara.

“Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara tidak dibebankan kepada dua terdakwa karena tidak menikmati,” tutur Jaksa Noor Indah dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Erentuah Damanik.

Menurut Jaksa, ketiga terdakwa terbukti melanggar sesuai dakwaan subsidair. Yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sidang ditunda hingga dua minggu kedepan, Rabu (27/8/2014), dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. (MJ-09)

Ini Menarik!

Anggota Pemuda Pancasila Dikeroyok di Karaoke Berok

Share this on WhatsApp      SEMARANG – Seorang pemuda mengalami luka di sekujur tubuhnya …

Silakan Berkomentar