Beranda JATENG RAYA METRO SEMARANG Komisi B DPRD Semarang Apresiasi Penurunan Tarif PBB

Komisi B DPRD Semarang Apresiasi Penurunan Tarif PBB

52
0

SEMARANG – Keputusan Pemkot menurunkan tarif  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018 mendapat apresiasi Komisi B DPRD Kota Semarang. Komisi yang membidangi masalah perekonomian itu menilai kebijakan tersebut sudah sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan aturan yang berlaku.

Hanya saja untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak melanggar aturan, komisi B itu akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait hal tersebut. “Saya kira itu kebijakan yang tepat, namun kita punya perda tentang PBB, jadi harus disingkronkan,’’ ujar Ketua Komisi B, Agus Riyanto Slamet.

dialog interaktif DPRD Kota Semarang
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet menjadi salah satu narasumber pada dialog interaktif DPRD Kota Semarang tentang Kebijakan PBB Kota Semarang. (foto: Humas DPRD Kota Semarang)

Saat ditemui usai dialog interaktif DPRD Kota Semarang di Hotel Pandanaran Semarang, Agus Riyanto Slamet mengatakan, sebenarnya keputusan Pemerintah Kota Semarang untuk meninjau ulang dan menurunkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB cukup terlambat. Karena sebagian masyarakat sudah mendapatkan SPPT PBB, sehingga membingungkan masyarakat.

Tidak hanya itu saja, ada juga sebagian wajib pajak yang melakukan pembayaran ke loket yang telah ditentukan atau melalui jasa perbankan. “Saya juga menyampaikan apresiasi karena pemkot cepat menerbitkan surat pemberitahuan pajak tahunan yang baru untuk merivisi tagihan pajak sebelumnya,” ujar Agus Riyanto Slamet.

Kabid Pajak Daerah I Bapenda Kota Semarang Saryono menyampaikan kebijakan pemkot yang mengurangi kenaikan PBB Tahun 2018. (foto: Humas DPRD Kota Semarang)

Meski demikian, Komisi B menyayangkan kurangnya koordinasi dengan wakil rakyat. “Mestinya ada koordinasi dengan DPRD Kota Semarang, bagaimanapun juga kebijakan tersebut cukup berpengaruh dengan PAD yang telah ditetapkan pada APBD Kota Semarang, kami juga bisa memberi penjelasan pada masyarakat,’’ katanya.

Agus mengatakan, Komisi B DPRD Kota Semarang mengimbau agar warga jangan membayar pajak terlebih dahulu hingga dapat tagihan pajak yang baru. ‘’Insyaallah kami akan segera melakukan koordinasi ke Bapenda, karena persoalan PBB ini ternyata kompleks dan banyak membingungkan masyarakat,’’ jelas Agus Riyanto Slamet.

Moderator dialog interaktif Prasetyo Adi ketika membawakan acara, selain DPRD Kota Semarang ada juga pakar ekonomi Undip, Nugroho SBM yang jadi pembicara. (foto: Humas DPRD Kota Semaran)

Sementara itu Kabid Pajak Daerah I Bapenda Kota Semarang Saryono menuturkan PBB merupakan salah satu andalan Pemkot dalam menghimpun PAD. “Sejak dilimpahkan ke pemerintah daerah, kami memang terus melakukan perbaikan tata kelola PBB, karena kami sadar pajak ini merupakan sumber PAD,” katanya.

Seperti diketahui, lanjut Saryono dengan pajak yang dari masyarakat ini maka pembangunan di Kota Semarang berlangsung dengan pesat. Hal ini bisa dilihat dari makin baiknya infrastruktur kota, pelayanan kesehatan yang makin terjangkau dan menyeluruh, pendidikan yang makin baik dan lain sebagainya.

Perwakilan masyarakat ketika menyampaikan sejumlah pertanyaan pada dialog interaktif DPRD Kota Semarang yang berlangsung di Hotel Pandanaran. (foto: Humas DPRD Kota Semarang)

Pihaknya juga siap melakukan koordinasdi dengan DPRD Kota Semarang. “Kami sudah melaksanakan saran-saran yang diberikan oleh teman-teman DPRD Kota Semarang, termasuk penerbitan SPPT PBB terbaru, sudah kami kirim ke kecamatan dan kelurahan, warga tinggal mengambila di RW atau RT,” terang Saryono.

Sementara itu pakar ekonomi Undip, Nugroho SBM menilai pajak merupakan komponen penting dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Pemerintah memiliki instrument untuk menarik pajak sehingga dana yang terkumpul bisa digunakan untuk kepentingan publik. “PBB juga sebagai sarana menciptakan keadilan dan kesejahteraan,” tegasnya. (Adv)