Home > JATENG RAYA > METRO SEMARANG > Koalisi Semarang Gelar Pekan Peringatan 10 Tahun Munir

Koalisi Semarang Gelar Pekan Peringatan 10 Tahun Munir

image

SEJAK 2005, aktifis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencanangkan 7 September sebagai Hari Pembela HAM. Penetapan tanggal itu jelas bukan sembarangan. Sebab pada 7 September, setahun sebelumnya, seorang pembela HAM paling penting Indonesia dibunuh.

Munir Said Thalib, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial, meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia GA 974 jurusan Amsterdam. Pria keturunan arab, kelahiran Malang, 8 Desember 1965 ini sejatinya sedang dalam perjalanan ke Belanda demi melanjutkan studi S2 bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht. Tapi racun arsenik yang dicampurkan dalam jus jeruk di pesawat, mengakhiri hidupnya pada usia 38 tahun.

Sekarang 10 tahun sejak Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu, kasusnya tak juga tuntas. Siapa (saja kah) otak pembunuhannya dan apa motifnya? Kegagalan pemerintah menuntaskan kasus ini menambah panjang daftar kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan membuktikan bahwa masih ada ancaman nyata bagi pejuang HAM di negeri ini.

Memperingati masa 10 tahun ketidakjelasan ini, sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Semarang untuk Munir menggelar Pekan Peringatan 10 Tahun Kematian Munir. Acara yang dimulai Minggu (7/9) hingga Kamis (11/9) ini didukung puluhan lembaga lintas disiplin. Dari komunitas, LSM, mahasiswa, pekerja seni, dan kelompok masyarakat umum.

Menurut Ketua Panitia Rukardi, Peringatan ini berawal dari niat sederhana, yakni agar Munir tak terlupa. Suara menuntut pemerintah menuntaskan kasus Munir harus terus diteriakkan dalam berbagai kesempatan. “Pergantian tampuk kepemimpinan bangsa ini dari SBY ke Joko Widodo harus jadi momentum untuk membongkar berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Jangan sampai kelamnya sejarah membebani langkah negeri ini melangkah ke depan,” kata aktifis sejarah Semarang sekaligus Pemimpin Redaksi Tabloid Cempaka ini.

Ada lima tuntutan yang Koalisi ini kejar kepada pemerintah, yakni; menuntut presiden joko widodo untuk melanjutkan dan menuntaskan kasus Munir, menuntut presiden joko widodo untuk membentuk tim pencari fakta terkait widji tukul dan 13 aktivis 1998, Bubarkan ormas radikal yang mengancam kerukunan beragama di indonesia menuntut Gubernur Ganjar Pranowo untuk mendukung penyelesaian kasus HAM di Jawa Tengah, dan menuntut pemerintah untuk menyusun lagi peraturan perundangan tentang KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).(MJ-03)

Ini Menarik!

Buka Kelas Industri, SMK 7 Didukung Bengkel Mini Bintrako Dharma

Share this on WhatsApp SEMARANG – Zaman sekarang hanya berbekal keterampilan saja tidak cukup bagi …

Silakan Berkomentar