Kisruh SKTM, Pemprov Jateng Bisa Belajar dari Pemkot Semarang

SEMARANG – Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SD dan SMP di Kota Semarang dianggap berjalan cukup bagus. Demikian pula dalam penerapan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sudah memiliki sistem sendiri.

Kepala Ombudsman Jateng Sabaruddin Hulu mengecek langsung pengajuan SKTM di SMAN 15 Semarang. (Foto: metrojateng/Fariz Fardianto)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Wiwin Subiyono mengatakan bahwa proses penerimaan calon siswa baru di Kota Semarang berjalan cukup lancar. Walaupun memang tetap menyisakan persoalan namun hanya sedikit.

‘’Secara umum untuk SD dan SMP berjalan cukup bagus. Soal zonasi hanya ada beberapa daerah yang misalnya (tempat tinggal siswanya) masih cukup jauh dari lokasi sekolahan. Ke depan harus diperbaiki’’, ujarnya saat dialog yang digelar sekretariat DPRD Semarang di Hotel Pandanaran, Senin (16/7).

Pihaknya sudah menyampaikan ke Dinas Pendidikan soal zonasi  tersebut masih tetap perlu diperbaiki. Dicek lagi berdasarkan demografi atau jarak tempuh siswa ke sekolahan dan tidak hanya ditentukan berdasarkan aplikasi google.

Saat ini, lanjutnya, penentuan zonasi berdasarkan basis kelurahan lebih bagus daripada sebelumnya berdasarkan kecamatan. Dari 177 kelurahan di Semarang ada beberapa zonasi. Namun penentuan zonasi harus perhatikan pula kecamatan yang tidak ada atau memiliki SMP.

‘’Ada sejumlah kecamatan yang tidak punya sekolahan (SMP), itu tentu harus dilihat pula dari jarak tempuh. Zonasi banyak sekali keunggulannya tapi implementasinya di lapangan juga harus disesuaikan,’’ katanya.

Ia menegaskan, zonasi adalah pelayanan untuk akses pendidikan yang lebih mudah dan terbuka. Supaya misalnya, orang Mangkang tidak perlu jauh-jauh harus sekolah di Pedurungan. Selain kasihan juga di jalan raya resikonya cukup tinggi dan akan menambah kemacetan.

Yang perlu dievaluasi juga, tambah Wiwin, sistem zonasi terpaksa harus menolak peserta didik dari luar Kota Semarang. Padahal sejumlah laporan yang diterimanya ada beberapa orang tua yang pindah kerja dan tempat tinggal di Semarang dan ingin menyekolahkan anaknya di Semarang.

‘’Namun ditolak karena (alamat KTPnya) dari luar kota. Persoalan ini ke depan tetap harus difikirkan, harus ada kebijakan bagaimana solusinya. Karena bagaimanapun orang tuanya sudah pindah di Semarang’’, tegas politisi Partai Demokrat ini.

Sementara terkait warga miskin, di Semarang dia menilai sudah punya sistem yang baik sehingga tidak perlu SKTM. Cukup dengan memasukan nomer NIK (Nomer Induk Kependudukan) ke sistem maka sudah akan ketahuan calon siswa tersebut benar warga miskin atau tidak.

‘’Ini cukup bagus, nah kemarin kenapa dari provinsi kok tidak meniru Kota Semarang, sehingga akhirnya muncul SKTM yang sangat banyak sekali’’, ujarnya.

SKTM dinilai merugikan calon siswa lainnya yang mestinya diterima tapi kalah nilainya gara-gara SKTM. Jika memang benar-benar miskin tidak masalah, tapi jika hanya pura-pura akan menyingkirkan peserta didik lain. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

83 + = 87

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.