Kejari Boyolali Buru Dua DPO Kasus Korupsi

Aksi simpatik Kejari Boyolali untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Selasa (9/12). Foto Metrojateng
Aksi simpatik Kejari Boyolali untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Selasa (9/12). Foto Metrojateng

BOYOLALI – Kejaksaan Negeri Boyolali masih memiliki sejumlah kasus korupsi yang akan dituntaskan tahun ini. Selain itu, kejari juga masih memburu dua terpidana korupsi di Kota Susu yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Boyolali, Agus Robani mengatakan, hingga Desember ini ada enam kasus yang sudah masuk dalam penyidikan dan tujuh kasus masuk penuntutan. “Sejumlah kasus penuntutan ini sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor Semarang,” jelasnya, di sela peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Selasa (9/12).

Enam kasus tersebut yaitu lima kasus korupsi Bendung Penggung, Kecamatan Wonosegoro yang juga telah divonis Pengadilan Tipikor. Kemudian, satu tersangka kasus dugaan korupsi dana PNPM di Kecamatan Mojosongo. “Kasus dugaan korupsi PNPM Mojosongo ini masih dalam tahap penyidikan dan sedang dimintakan nilai kerugian Negara dari BPKP,” jelas Robani.

Selain itu kasus korupsi yang sudah ditangani yakni PNPM Banyudono tahun 2010; PNPM Desa Blagung, Kecamatan Simo yang keduanya sudah diputus oleh Pengadilan.

Diungkapkan pula, dua orang koruptor di Boyolali yang sudah divonis pengadilan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejagung. Yaitu, Abdul Rochim yang terlibat tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana simpan pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Banyudono tahun 2010.

“Oleh Pengadilan, Abdul Rochim divonis dua tahun penjara. Sidangnya sendiri dilakukan secara in abtentia karena yang bersangkutan kabur. Sampai sekarang masih dikejar dan masuk DPO,” jelas Robani.

Abdul Rochim menggelapkan dana simpan pinjam PNPM senilai Rp 124 juta. Sebenarnya uang itu sudah dikembalikan sejak proses penyelidikan berlangsung. Tetapi pengembalian dana itu tidak menghilangkan pidana korupsi bagi pelakunya.

Satu terpidana lagi yang masuk DPO yaitu Maryoto, dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas Desa Teras, Kecamatan Teras tahun 2004. (MJ-07)

 

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

+ 30 = 40

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.