Kasihan, GTT dan PTT di Jepara Tak Dapat Tunjangan Hari Raya

JEPARA – Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Jepara tidak beruntung menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pasalnya, tunjangan dari penerintah daerah setempat tidak kunjung cair.

Ilustrasi

Hal itu membuat perwakilan GTT/PTT mengadu kepada anggota DPR RI asal Jepara, Abdul Wachid. Mereka berharap wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra ini bisa mencarikan solusi agar tunjangan tersebut bisa segera dicairkan oleh Pemkab Jepara.

“Perwakilan GTT/PTT yang mengadu ke saya tak mau disebut namanya karena khawatir nanti berbuntut masalah. Saya langsung instruksikan kader Gerindra yang duduk di DPRD Jepara agar merespon dan mencarikan solusi persoalan ini dengan cepat,” kata Abdul Wachid yang juga Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah ini, Rabu (30/5).

Jumlah GTT/PTT di Kabupaten Jepara sekitar 2.150 orang. Mereka mengabdi di berbagai level sekolah, mulai dari TK, SD hingga SMP/Sederajat. Tahun 2017, tiap GTT/PTT di Jepara mendapat tunjangan Rp500 ribu per bulan. Tunjangan itu, diberikan tiap tiga bulan sekali. Sehingga nominal yang diterima tiap kali pencairan Rp1,5 juta untuk masing-masing GTT/PTT.

Persoalannya, kata Abdul Wachid, sejak awal tahun 2018 sampai akhir bulan Mei ini, tunjangan tersebut tak kunjung dicairkan. Padahal uang tunjangan itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lebaran maupun kepentingan sekolah anak-anak mereka seiring tahun ajaran baru 2018/2019.

“Nasib mereka ini harus diperhatikan. Nominal tunjangan tidak seberapa malah tak kunjung dicairkan. Ini ada apa?” tanya Wachid.

Kondisi ini menurut Wachid sangat memprihatinkan. Sebab beberapa hari lalu, pemerintah mengumumkan pemberian THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI/Polri di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk gaji ke 13 dan pembayaran uang pensiun. Namun sayangnya, nasib GTT/PTT yang juga mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa justru malah terlewatkan.

“Mereka ini para guru pejuang yang telah bekerja keras memerangi kebodohan. Sama-sama mengabdi untuk negara tapi mengapa nasib GTT/PTT malah ditelantarkan. Saya minta Bupati Jepara dan SKPD terkait peka dengan persoalan ini,” ucap Abdul Wachid.

Sementara, Kepala Disdikpora Kabupaten Jepara M Fathkurrozi mengatakan tunjangan untuk ribuan GTT/PTT belum bisa dicairkan karena tak ada payung hukum yang mengaturnya. Meski begitu, Pemkab Jepara juga tak tinggal diam terkait persoalan ini. Salah satu solusinya yakni dengan Peraturan Bupati (Perbup) tentang GTT/PTT di TK Negeri, SD Negeri dan SMP/Sederajat Negeri yang ada di Kabupaten Jepara. Perbup itu menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan (SK) atau Surat Perintah Tugas (SPT) untuk ribuan GTT/PTT di Kota Ukir.

“Selama ini GTT/PTT diangkat oleh kepala sekolah tempatnya mengabdi. Itu susahnya. Dasarnya apa kita mencairkan tunjangan kalau mereka diangkat oleh pihak sekolah,” jelasnya.

Saat ini, kata Fathkurrozi proses penyusunan perbup sudah rampung. Tinggal memintakan tanda tangan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. DiHarapkan, awal Juni mendatang urusan perbup sudah rampung dan tinggal melanjutkan tahap selanjutnya.

“Kalau dasar hukumnya oke, langsung kita lakukan verifikasi jumlah GTT/PTT, diproses dan dibuatkan SK. Baru bisa dilakukan pencairan,” ungkapnya.

Anggaran tunjangan untuk ribuan GTT/PTT itu, bisa diambilkan dari dana BOS maupun APBD Jepara. Terpenting penggunaan dua sumber anggaran itu tidak berbarengan.

“Kalau soal besaran tunjangan nanti dulu, daripada nanti salah. Kita fokus perbup dulu,” tandas dia.(MJ-23)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

− 3 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.