Home > JATENG RAYA > Jalan Terjal Abdul Hafidz menjadi Bupati Rembang

Jalan Terjal Abdul Hafidz menjadi Bupati Rembang

image
Bupati Rembang, didampingi sang istri, seusai pelantikan di Grhadhika, Kompleks Gubernuran, Semarang, Senin (6/4)/Metro Jateng-Anton Sudibyo

SEMARANG – Proses pelantikan Abdul Hafidz menjadi Bupati Rembang tidaklah mudah. Sejumlah politikus di kota berjuluk Little Tiongkok ini mengganjal pelantikannya dengan beberapa kali membuat sidang paripurna DPRD Rembang tidak kuorum.

Sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang dengan agenda pemberhentian Bupati (non-aktif) Mochammad Salim dan penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz sebagai Bupati Rembang berulang kali mengalami kegagalan.

Empat kali sidang paripurna tersebut dijadwalkan tidak pernah kuorum, dengan persyaratan kuorum sebanyak 34 anggota.

Pada sidang pertama pada bulan Desember 2014 yang hadir hanya 27 anggota dewan, kemudian pada sidang kedua pada bulan Januari 2015 hanya 30 anggota dewan, sidang kedua pada bulan yang sama yang hadir hanya 28 anggota dewan, dan sidang keempat jauh lebih sedikit karena hanya tujuh anggota dewan.

Ini tidak lepas dari proses naiknya Hafidz yang menggantikan bupati non aktif, Moch. Salim yang diberhentikan, gara gara tersandung kasus korupsi penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), sebuah badan usaha milik daerah. Ada indikasi ketidakhadiran anggota dewan karena mayoritas dewan masih mendukung Salim.

Atas desakan tokoh masyarakat di Rembang, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun turun tangan. Ia berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Diperoleh jawaban bahwa sidang paripurna penetapan Plt Bupati menjadi Bupati tidak harus kuorum.

“Akhirnya saya ke Mendagri, apakah membutuhkan kuorum. Ternyata jawabannya tidak. Maka begitu tidak, saya minta untuk diproses segera dan bisa dilaksanakan sekarang,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, usai pelantikan di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (6/4)/

Meski sudah ada petunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, bukan berarti jalan Hafidz lantas mulus. Ganjar masih harus melobi beberapa ketua partai yang anggotanya di Rembang mengganjal Hafidz.

“Bamus kemarin menjadwalkan saja lama sekali. Sehingga saya keliling di partai-partai, saya telponi satu-satu, saya sampaikan demokrasi itu mesti dewasa, demokrasi mesti modern, wong tinggal dilantik saja kok sulit. Alhamdulilah sekarang bisa dilantik,” tutur Ganjar.

Mengenai pelantikan Hafidz di Semarang, apakah untuk menghindari agar tidak ada pemboikotan seperti yang sudah-sudah, Ganjar membantah. Menurutnya, hal itu sesuai ketentuan regulasi baru.

Pasal  164 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan bahwa pelantikan bupati walikota dilaksanakan di ibu kota provinsi.

“Maka ini kita latihan model pelantikan baru, semua ditarik ke sini,” tegasnya. (byo)

Ini Menarik!

Hadapi Natal dan Tahun Baru, TPID Gelar Operasi Pasar di 58 Titik

Share this on WhatsApp SEMARANG- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar …

Silakan Berkomentar