Info Salah, Angkot Tak Kompak Mogok

Ilustrasi

MAGELANG – Puluhan angkutan pedesaan jurusan Magelang-Muntilan melakukan aksi mogok dengan tidak beroperasi. Aksi itu dilakukan karena adanya isu yang beredar, akan ada aksi unjuk rasa terkait penolakan ojek online yang beroperasi di daerah itu.

Koordinator Paguyuban Angkutan Magelang-Muntilan (PAMM), Rahardi membenarkan jika hari ini (Rabu, 1/11), seluruh angkutan jurusan Magelang-Muntilan tidak beroperasi karena beredar informasi tersebut. “Jadi ini masalah salah persepsi atau miskomunikasi saja,” jelas Rahardi.

Ia mengatakan, sejak hari Selasa (31/10) malam kemarin, beredar informasi bahwa salah satu perkumpulan angkutan berencana mengadakan aksi unjuk rasa menolak ojek berbasis aplikasi online yang selama ini beroperasi di Kabupaten dan Kota Magelang. Untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan, PAMM kemudian memutuskan berhenti beroperasi sementara.

Namun pada kenyataannya, aksi unjuk rasa tidak jadi. Anggota yang sudah terlanjur tidak berangkat sejak pagi akhirnya memilih untuk tidak beroperasi.

Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Magelang, Muh Irianto membenarkan hal tersebut. Menurutnya, mogoknya angkutan pedesaan jurusan Magelang-Muntilan karena miskomunikasi.

Organda Kabupaten Magelang sendiri meminta angkutan di wilayah ini untuk tidak melakukan aksi. Meskipun sebagian besar awak angkutan, terutama yang beroperasi di wilayah pinggiran sangat merasakan dampak adanya ojek online.

Menurutnya, sudah hampir lima bulan ini awak angkutan yang melayani wilayah perbatasan mengalami pengurangan pendapatan yang sangat drastis, bisa sampai lebih dari 50 persen. Dengan kondisi seperti itu, organda tidak menghimbau ataupun tidak melarang jika memang awak angkutan mau melakukan aksi mogok.

Menurutnya, DPC Organda Kabupaten Magelang telah berusaha membawa aspirasi para awak angkutan umum baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Seperti, menemui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. “Kami meminta agar dinas bisa memediasi kami supaya bertemu dengan Bupati dan Ketua DPRD untuk mengkomunikasikan hal ini,” katanya.

Permintaan audiensi dengan pimpinan daerah tersebut, menurutnya bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat mengembalikan permasalahan ini ke masing-masing daerah untuk bisa membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Iapun meminta agar audiensi dengan Bupati segera dilaksanakan. (MJ-24)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

18 − = 8

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.