Hindari Suap, Layanan Publik Diminta Terapkan Sistem Online

suang pungli BPN
ilustrasi

SEMARANG – Adanya operasi tangkap tangan terhadap pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) semarang membuat prihatin banyak pihak. Atas kejadian ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendorong supaya pelayanan perizinan di Kota Semarang dilakukan secara online sistem. Supaya kejadian tersebut tidak terulang.

‘’Perlu diterapkan online sistem dalam hal pelayanan publik, khususnya dalam hal perizinan. Ini supaya kejadian seperti operasi tangkap tangan atau OTT di BPN Kota Semarang tidak terulang di tempat lain,’’ kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, Senin (12/3).

Menurut politisi PDI Perjuangn ini, dengan online sistem, maka tidak akan ada pertemuan secara langsung antara warga peminta perizinan dengan petugas. Sehingga kejadian yang melanggar peraturan seperti penyuapan tidak akan terjadi.

Selain itu dalam hal pembayaran, menurutnya jika sudah tersistem online maka pembayaran administarasi harus dilakukan melalui bank. Sehingga tidak akan ada tawar menawar antara masyarakat dan petugas.

‘’Dengan online sistem juga akan membuat pendataan atau rekam data lebih jelas. Untuk itulah, kami mendorong pelayanan di Kota Semarang yang belum online sistem supaya dapat segera dibuat online,’’ tegasnya.

Kejadian operasi tangkap tangan di BPN Kota Semarang oleh Kejari Semarang sendiri, lanjut Supriyadi, diduga lantaran ada sebagian warga yang menginginkan diberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan perijinan, lantaran tak mau mengantre.

‘’Atas dasar hal seperti ini, kami juga meminta proses perizinan di Kota Semarang supaya lebih dipermudah,’’ tandasnya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

5 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.