Home > HEADLINE > Gugatan Semen Rembang, Majelis Eksaminasi Nilai Putusan PTUN Janggal

Gugatan Semen Rembang, Majelis Eksaminasi Nilai Putusan PTUN Janggal

image
Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat menunggu putusan gugatan terhadap pendirian pabrik semen rembang. (Dok metro jateng)

SEMARANG – Sembilan pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menilai ada kejanggalan dalam putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan warga tentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang izin lingkungan pendirian pabrik semen di Rembang. Kejanggalan itu ditemukan dalam sidang majelis eksaminasi selama sehari pada Senin (6/7) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 

Donny Danardono, Ketua Program Magister Lingkungan dan Perkotaan (PMLP) Unika Soegijapranata yang menjadi fasilitator eksaminasi‎ mengatakan, pihaknya menyoroti dua hal yang diduga janggal. “Yakni soal hitungan kadaluwarsa gugatan dan aspek pokok perkara dimana amdal tidak layak tapi jadi pertimbangan,” katanya, Selasa (7/7).

Gugatan tersebut diajukan warga Rembang didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Mereka menggugat ke PTUN agar membatalkan izin lingkungan Nomor 660.1/17 tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah untuk kegiatan pertambangan PT Semen Indonesia.

Pada 16 April lalu, PTUN Semarang menolak gugatan tersebut. Alasannya, gugatan telah melampaui waktu yang dipersyaratkan yaitu 90 hari. 

Ketua majelis hakim Husein Amin Effendi dengan anggota Desy Wulandari dan Susilowati Siahaan menyatakan, berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti, penggugat telah mengikuti sosialisasi sejak 2013. Tapi gugatan baru diajukan September 2014. Atas putusan ini, penggugat sudah mengajukan banding.

Putusan hakim PTUN ini dinilai oleh majelis eksaminasi. Hasilnya, eksaminator menilai hakim keliru menghitung penetapan kadaluwarsa gugatan karena warga penolak pabrik semen baru tahu adanya surat izin pendirian pabrik semen pada 20 Juni 2014 setelah mendapat jawaban dari Badan Lingkungan Hidup. Menurut eksaminator, izin lingkungan itu dikeluarkan pada 2012 dan hanya diberitahukan ke warga yang pro pabrik semen. Padahal, regulasi lingkungan menyatakan izin harus diumumkan dan memberikan kesempatan ke warga untuk mengkritisi.

Kejanggalan kedua, menurut Donny, hakim PTUN tidak pernah sampai pada pokok perkara tentang kekhawatiran dampak kerusakan lingkungan akibat pendirian pabrik semen di Rembang.

“Bahkan, ada saksi ahli karst dari penggugat yang ditegur setiap kali akan memaparkan dampak lingkungan pabrik semen. Ini tidak fair,” kata Donny.

Majelis hakim eksaminasi terdiri dari 9 orang yakni: Benny Riyanto, Ani Purwanti (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), V. Hadiyono (Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata), Rikardo Simarmata (Fakultas Hukum UGM), Zainal Arifin Muchtar (Fakultas Hukum UGM), Herlambang P. Wiratraman (Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Iman Prihandono (Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Frangky Butar-Butar (Fakultas Hukum Universitas Airlangga), dan Myrna A Safitri (Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Dalam eksaminasi ini ada satu anggota majelis yang tak mau menandatangani berita acara, yakni Benny Riyanto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). “Benny menilai eksaminasi tidak obyektif,” kata Rikardo Simarmata dari UGM.

Dari sembilan eksaminator seluruhnya menyampaikan anotasi. Seluruh hasil eksaminasi ini akan diterbitkan sebagai buku agar bisa dibaca publik. (byo)

Ini Menarik!

Elpiji 3 Kg Harus Dijual Sesuai Ketentuan Pemerintah

Share this on WhatsApp SEMARANG – Pertamina MOR IV Jawa Tengah dan DIY menegaskan elpiji …

Silakan Berkomentar