Home > GUBERNURAN > Gubernur Cabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia

Gubernur Cabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia

SEMARANG – Gerakan Mahasiswa Pembela Kendeng (GMPK) kembali menggelar aksi membela warga Kendeng di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (16/1) siang. 

Sekitar 300 massa GMPK yang berasal dari mahasiswa seluruh universitas yang ada di kota Semarang. Nico Wauran, koordinator aksi menuturkan aksi kali ini merupakan kali ketiga GMPK menggelar aksi. Sebelumnya mereka juga telah menggelar aksi pada 6 dan 9 Januari lalu.

“Kami mendukung warga kendeng dalam tuntutannya untuk menutup pabrik semen sesuai keputusan MA,” beber Nico.

Ia menambahkan, GMPK sepakat untuk membela warga Kendeng dalam tuntutan mereka untuk menolak pabrik semen dan pelaksanaan keputusan MA. Menurutnya, warga Kendeng sudah menang secara hukum tapi kenyataannya pabrik semen masih tetap berjalan.

“Warga sudah menang secara hukum, tapi nyatanya pabrik masih berjalan,” imbuh Nico.

GMPK akan kembali menggelar aksi esok Selasa (17/1) sekaligus menunggu hasil keputusan Gubernur Jawa Tengah sesuai informasi yang pihaknya terima, besok Gubernur akan memberikan tanggapannya.

“Menurut informasi besok Gubernur akan memberi jawaban,” imbuhnya.

Ia menegaskan jika besok hasil yang didapatkan juga tidak sesuai dengan harapan maka ia tidak menutup kemungkinan akan ada aksi lebih besar lagi. 

Menyusul kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (16/1) petang mengumumkan hasil kajian atas pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Hasilnya, politikus PDIP tersebut memutuskan untuk mencabut izin lingkungan pabrik semen.

Ganjar mengatakan keputusannya tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bernomor 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 Tentang  Pencabutan Keputusan Gubernur  Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero).

“Menyatakan  batal dan tidak berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tangal 7 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah,” tegasnya.

Ia pun membeberkan kalau di poin berikutnya, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, ia memerintahkan kepada Semen Indonesia (Persero) untuk menyempurnakan dokumen adendum Amdal dan RKL-RPL. 

Selain itu, Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah juga melakukan proses penilaian dokumen adendum Amdal dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

“Keputusan ini disusun berdasarkan masukan tim kajian hukum dengan susunan terlampir,” lanjutnya.

Masukan dari tim ahli menyatakan, bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan, dokumen AMDAL sebagai salah satu persyaratan penerbitan Keputusan Gubernur tersebut cacat prosedur. 

Sebabnya masih terdapat beberapa hal yang tidak diakomodir dalam dokumen tersebut khususnya terkait dengan pembatasan dan tata cara penambangan batu gamping pada kawasan Cekungan Air Tanah serta solusi konkret terhadap beberapa masalah kebutuhan warga.

Memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dan Amar Putusan PK yang hanya membatalkan Izin Lingkungan penambangan pabrik semen, maka izin lingkungan dapat dilaksanakan apabila PT Semen Indonesia memenuhi persyaratan yang belum dipenuhi. (vit/far)

Ini Menarik!

Menikmati Desa dari Bangunan Kolonial Hotel Garuda

Share this on WhatsApp   BERADA tak jauh dari Gunung Telomoyo, Hotel Garuda yang merupakan …

Silakan Berkomentar