DPRD Banyumas Terima 40 Aduan soal Sistem Zonasi di PPDB 2018

BANYUMAS – Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas menerima 40 aduan dari orang tua calon siswa. Semua aduan yang masuk, mengeluhkan soal penerapan zonasi 90 persen dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Purwadi Santosa. Foto: metrojateng.com

Hal itu, disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas Yoga Sugama. Menurutnya kondisi PPDB SMP tahun ini di Banyumas, menuai banyak kekecewaan orang tua calon siswa.

Dalam hal ini, Yoga mengaku Dinas Pendidikan tak bisa disalahkan. Sebab, Dindik sudah menjalankan Juknis PPDB yang dikeluarkan Kepala Dinas sesuai dan sejalan dengan Peraturan Mendikbud No 14 tahun 2018.

“Sistem PPDB yang diterapkan tahun ini banyak merugikan masyarakat. Dengan sistem zonasi,  yang diuntungkan adalah orang tua yang anaknya memiliki zonasi terdekat dengan sekolah negeri meski nilai ujian nasionalnya sangat rendah. Sedangkan yang jauh, sulit untuk bisa diterima meski pun memiliki nilai prestasi yang tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, mereka yang tersingkir adalah anak-anak yang rumahnya di pelosok pedesaan dan jauh dari lokasi sekolah. Seperti SMP Negeri Patikraja yang berada di luar kota, pada PPBD 2018 ini menerima pendaftaran lebih dari 300 siswa. Sementara kuota sekolah yang diterima melalui sistem zonasi, hanya sebanyak 170 siswa.

“Kasihan anak-anak yang tinggalnya jauh, mereka mungkin memiliki kemampuan akademik yang bagus. Namun karena terkendala zonasi, mereka harus menerima bersekolah di sekolah swasta. Padahal, secara ekonomi tidak mampu, apakah harus sekolah di sekolah swasta yang biaya pendidikannya relatif lebih mahal?,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, dalam kondisi seperti ini para orang tua siswa yang anaknya yang saat ini tidak mendapat sekolah di SMP Negeri, bisa mengajukan gugatan class action atau PTUN terkait ketentuan yang dikeluarkan Mendikbud.

Menurutnya, peraturan Mendikbud tersebut justru tidak mencerminkan prinsip-prinisp keadilan pendidikan seperti yang tertuang dalam UU Sistem Pendidikan  Nasional. ”Mungkin aturan itu awalnya dibuat agar tidak ada lagi sekolah favorit. Namun, kuota 90 persen diterima berdasarkan zona terdekat, memiliki banyak implikasi negatif,” katanya.

Sementara itu, ditemui di kantornya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Purwadi Santosa menyayangkan, Permendikbud 2018 tentang PPDB yang terlalu rigid dengan menetapkan prosentase semacam ini. ”Aturan itu terlalu rigid. Kita tidak bisa lagi membuat aturan sesuai dengan kondisi di Banyumas,” jelasnya.

Sebelum PPDB dilaksanakan, kata Purwadi, pihaknya sebenarnya sudah membuat beberapa rancangan juknis yang mengakomodir calon siswa dengan rumah terdekat sekolah dan juga siswa berprestasi dalam porsiyang seimbang.

”Namun juknis tersebut tidak jadi dilaksanakan, karena turun aturan Mendikbud yang menyebutkan kuota siswa diterima berdasarkan zonasi sebanyak 90 persen,” katanya. (MJ-27)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

71 − = 63

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.