Beranda JATENG RAYA METRO SEMARANG Dibangun Pakai APBD, Rumah Dinas Lurah dan Camat Banyak yang Mangkrak

Dibangun Pakai APBD, Rumah Dinas Lurah dan Camat Banyak yang Mangkrak

16
0
BERBAGI

SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso menyoroti banyaknya rumah dinas lurah dan camat di Semarang yang mangkrak karena tidak ditempati. Padahal rumah dinas itu dibangun menggunakan anggaran APBD Kota Semarang dan rutin mendapatkan biaya perawatan.

Ilustrasi

Jumlah rumah dinas tersebut juga tidak sedikit, karena di Kota Semarang tercatat ada 177 kelurahan dan 16 kecamatan. Setiap lurah dan camat diberikan jatah rumah dinas di wilayah tugasnya yakni di setiap kecamatan dan kelurahan setempat.

“Dulu saat pemerintahan Wali Kota Sukawi Sutarip, Kota Semarang pernah mencanangkan bahwa setiap kantor kelurahan maupun kecamatan wajib memiliki rumah dinas. Tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Hingga masa pemerintahan Wali Kota Soemarmo, setiap lurah/camat diwajibkan menempati rumah dinas agar pelayanan maksimal,” ungkap Joko Santoso, belum lama ini.

Politisi partai Gerindra itu menilai, pencanangan setiap kantor kelurahan dan kecamatan wajib memiliki rumah dinas saat itu merupakan hal luar biasa karena memberikan dampak pelayanan yang cukup baik. Karenanya, ia sangat menyayangkan saat ini hampir 80 persen lebih rumah dinas lurah dan camat tersebut justru tidak ditempati.

“Bahkan kalau rumah dinas lurah malah mungkin 100 persen tidak dihuni. Ini menyebabkan fungsi pelayanan sangat minim. Saya berharap Pemerintah Kota Semarang, terutama wali kota segera melakukan evaluasi dan bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat,” katanya.

Sekarang ini, lanjut Joko Santoso, lurah maupun camat cenderung hanya bekerja sesuai dengan jam kerja. Selepas ‘ngantor’, lurah maupun camat pulang ke rumah pribadi yang lokasinya mungkin sangat jauh dari tempat tugasnya tersebut. Padahal, persoalan yang terjadi di masyarakat membutuhkan pelayanan pejabat lurah/camat kapan saja.

“Kondisi itu mengakibatkan mereka tidak bisa memberikan pelayanan maksimal. Misalnya ketika terjadi permasalahan di lapangan, banjir, tanah longsor dan lain-lain, pemerintah cenderung ketinggalan informasi,” tandasnya.

Padahal pengadaaan rumah dinas tersebut, katanya, menggunakan anggaran APBD Kota Semarang yang nilainya tidak sedikit. Bahkan sekarang ini juga dianggarkan perbaikan rumah dinas lurah/camat di bawah Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang.

“Ketika rumah dinas itu dibangun, tetapi tidak ada kewajiban lurah/camat untuk tinggal di rumah dinas tersebut kan itu percuma. Uang yang dikeluarkan pemerintah melalui APBD Kota Semarang menjadi sia-sia,” tegasnya. (duh)