Home > JATENG RAYA > Dewan: Normalisasi Tak Bisa Ditunda, Pengembang Nakal Harus Ditindak

Dewan: Normalisasi Tak Bisa Ditunda, Pengembang Nakal Harus Ditindak

Wilayah Mangkang yang dihampiri banjir luapan Sungai Beringin. (foto: metrosemarang.com)
SEMARANG – Fenomena banjir yang masih terjadi di Kota Semarang memunculkan kembali desakan agar normalisasi beberapa sungai segera direalisasi. Pembangunan kawasan permukiman di wilayah resapan juga harus segera dihentikan.
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menyampaikan, banjir yang masih terjadi di Semarang seperti di Mangkang Wetan beberapa waktu lalu harus jadi peringatan. Bahwa rencana normalisasi sungai baik di wilayah barat maupun timur Semarang sudah tak bisa ditunda.
”Normalisasi di wilayah timur ada Kali Tenggang, Babon, Sringin, sedangkan di wilayah barat juga ada Kali Beringin yang setiap kali hujan menyebabkan banjir di daerah Mangkang,” ujarnya, Selasa (28/11).
Selain itu ada sungai Banjir Kanal Timur (BKT) dimana Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, harus segera mengusulkan anggaran di APBN agar segera dinormalisasi.
Keinginan Pemkot Semarang menormalisasi sendiri BKT terbentur regulasi dan hanya mendapat tugas untuk pembebasan lahan. Diakui, tugas pembebasan lahan belum beres karena intensitas komunikasi antara petugas pemkot dan warga dinilai masih kurang.
”Tahun ini normalisasi BKT harus dimulai, karena sudah ditetapkan pemenang lelang, sehingga pembebasan lahan harus segera diselesaikan pemkot. Tapi keterlibatan dan kesadaran warga juga penting agar dapat dilaksanakan pembebasan lahan,” katanya.
Ditambahkan, mengatasi banjir tapi juga tidak bisa parsial hanya di bagian hilir saja. Di bagian hulu juga harus difikirkan, karenanya perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengenai kawasan hijau seperti di wilayah Mijen dan Ngaliyan juga harus ditegakkan.
”Kawasan hijau di wilayah Mijen dan Ngaliyan harus disetop untuk permukiman, karena wilayah resapan yang berfungsi agar bisa menampung air hujan,” tegas Supriyadi.
Dikatakan, para pengembang dengan luas minimal 5 hektare juga harus dipastikan membangun embung penampung air hujan. Pengembang yang nakal tidak taat dengan aturan juga harus ditindak secara tegas. Sebab keberadaan embung akan mengurangi debit air hujan yang turun ke daerah bawah sehingga meminimalisir potensi terjadinya banjir. (duh)

Ini Menarik!

Hadapi Natal dan Tahun Baru, TPID Gelar Operasi Pasar di 58 Titik

Share this on WhatsApp SEMARANG- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar …

Silakan Berkomentar