Beranda JATENG RAYA METRO SEMARANG Dari 34 Aduan Masyarakat, Tim Saber Pungli Beri Sanksi 7 Pelaku

Dari 34 Aduan Masyarakat, Tim Saber Pungli Beri Sanksi 7 Pelaku

41
0
BERBAGI

Walikota Semarang Hendrar Prihadi menerima dokumen laporan kegiatan Tim Saber Pungli dari Wakapolrestabes Semarang, AKBP Enriko Sugiharto Silalahi di balaikota, Senin (12/2). (foto: metrojateng.com/Masrukhin Abduh)

SEMARANG – Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Kota Semarang telah menjalankan tugasnya selama satu tahun sejak tahun 2017. Selama setahun tim telah memberikan 7 sanksi dari 34 aduan yang masuk.

Dari 34 aduan masyarakat itu, 17 dalam proses penyelidikan dan 17 sisanya lagi sudah ditindaklanjuti. Dari yang sudah ditindaklanjuti, 10 aduan tidak terbukti dan 7 terbukti merupakan pungli, yang satu di antaranya diproses hingga ke pengadilan.

‘’Ini sebuah langkah awal yang sangat positif karena 2017 sebenarnya tugas tim adalah sosialisasi kepada masyarakat, tapi ternyata berkembang lebih dari itu,’’ kata Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, selaku Penanggung Jawab Tim Satgas Saber Pungli Kota Semarang di Balaikota Semarang, Senin (12/2).

Walikota yang karib disapa Hendi mengatakan, tahun 2018 ini sudah merupakan tahun penindakan, harapannya masyarakat dan PNS semakin memahami mana yang boleh dan tidak boleh serta yang harus ditinggalkan dan yang masih bisa dikerjakan.

Kalau semua itu sudah dipahami, maka inyaAllah di 2018 produk-produk dari Tim Saber Pungli tidak ada yang sampai ke pengadilan.

‘’Tapi kalau tetap masih ada yang nakal, maka berdasar laporan aduan dari masyarakat akan ada tindakan yang muaranya bisa ke pengadilan, atau pidana baik pidana khusus maupun pidana umum,’’ katanya.

Yang tidak kalah penting, Pemkot taleh membuka semua keran laporan dari masyarakat untuk bisa mengadu ke Tim Saber Pungli. Bisa lapor lewat hotline tim saber pungli, Inspektorat, lapora hendi, atau surat kronologi secara lengkap mengenai ketidaknyamanan atas perlakuan-perlakuan pungli yang dirasakan.

‘’Misalnya mau nyambung PDAM biaya resminya Rp1,5 juta tapi dimintai Rp2,5 juta, laporin saja, tulis lengkap namanya, kejadiannya tanggal berapa, itu pasti akan kita tindaklanjuti,’’ terangnya.

‘’Kemudian juga misalnya buat EKTP harusnya gratis masih ada petugas minta 200 ribu, 500 ribu, laporin saja. Itu menjadi sebuah masukan buat kita untuk bisa mengungkap dan menertibkan hal-hal yang tidak diperbolehkan,’’ imbuhnya.

Hendi mencontohkan, selama di 2017, tim telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungli pada retribusi Pasar Bulu dan retsribusi parkir Jalan MT Haryono. Juga OTT di Pasar Kanjengan yang pelakunya mengintimasi pedagang dengan cara memalsukan tandatangan walikota. Semua tindakan pungli itu telah diberikan sanksi.

‘’Dan di 2018 awal sendiri, kami juga sudah lepas (mencopot) salah satu pejabat eselon 3, karena berdasarkan masukan dari masyarakat sering mengambil duit proyek, ambil duit dari forum-forum masyarakat. Setelah kami lakukan pemeriksaan diberikan sanksi penurunan pangkat sekaligus dilepas jabatannya,’’ tegasnya. (duh)