Cegah Politik Uang Mulai dari Keluarga

MAGELANG – Panwaslu Kabupaten Magelang memiliki gebrakan baru untuk mencegah praktik money politics menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup). Caranya, dengan meluncurkan program “Keluarga Anti Money Politic”. Lewat keluarga, diharapkan gaung anti-money politics lebih tersampaikan kepada masyarakat.

money politics
Peluncuran program Keluarga Antimoney Politics oleh Panwaslu Kabupaten Magelangdi Balkondes Ringin Putih Borobudur, Rabu, (6/6). (foto: metrojateng/Ch Kurniawati)

“Ini merupakan gerakan moral untuk mencegah praktik money politik dalam pesta demokrasi yang sebentar lagi di helat. Karena Praktik money politic jelas haram dan menciderai demokrasi,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang, Habib Sholeh dalam launching keuarga anti money politics yang diadakan di Balkondes Ringin Putih Borobudur, Rabu (6/6) sore.

Launching diikuti 100 perwakilan kader se Kabupaten Magelang dan dihadiri Ketua Komisioner Bawaslu Propinsi Jateng fajar Subchi A.K Arif, Pjs Bupati Magelang Tavip Supriyanto, Kapolres Magelang AKBP Hari Purnomo dan jajaran Forpimda lainnya.

Habib mengatakan, sebelum keluarga anti money politics di launching, terlebih dahulu dibuat kampung anti money politics. Di kabupaten Magelang, sudah ada beberapa desa yang membuat kampung anti money politics.

Sementara itu Ketua Komisioner Bawaslu Propinsi Jateng, Fajar Subchi menambahkan, bahwa di masyarakat money politics itu lazim dilakukan setiap menjelang pilkada. “Namun sebenarnya praktik money politic merupakan pidana pemilu,” paparnya.

Ia mengapresiasi gebrakan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Magelang yang berani membuat kampung anti money politics dan ditindaklanjuti dengan keluarga anti money politics. Gebrakan ini merupakan yang pertama secara nasional.

“Gerakan ini sudah diikuti beberapa kota di wilayah Jateng bahkan ada yang diluar Jateng,” ungkapnya. Di Jateng disebutkan ada 5 kota yang sudah membuat kampung anti money politics, beberapa diantaranya, Wonosobo, Cilacap, dan Magelang.

Ia menyebut gerakan ini tidak serta merta bisa langsung dilihat hasilnya, semua butuh proses. Namun minimal kegiatan ini merupakan gerakan moral agar anti money politics benar-benar menyentuh dalam kehidupan masyarakat. “Ini untuk membangun gerakan bersama dan harus kita mulai agar ada perubahan sikap dari masyarakat tentang money politics,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini belum banyak laporan adanya praktik money politics. Namun yang perlu diwaspadai saat mendekati hari pencoblosan nanti.”Memang ada satu dua yang sedang kami proses dan terakhir di Kendal. Namun karena pelaku tidak bisa dihadirkan, maka tidak dilanjutkan,” kata Fajar.

Pjs Bupati Magelang Tavip Supriyanto menegaskan, money politics merupakan awal adanya dari tindak korupsi. “Kita tahu bersama selama ini sekitar 17 kepala daerah sudah tertangkap tangana (OTT) karena kasus korupsi,” ungkapnya.

Menurut Tavip, mereka yang tertangkap biasanya saat mereka ingin menjabat biasanya mencari ongkos politik. Sehingga saat menjabat pasti akan berpikiran bagaimana cara mengembalikannya, seperti jual beli jabatan,” tandas Tavip.(MJ-24)

 

 

 

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.