Home > JATENG RAYA > METRO PANTURA > Bupati Enthus Berang, Banyak Kendaraan Dinas di Tegal Ganti Plat Hitam

Bupati Enthus Berang, Banyak Kendaraan Dinas di Tegal Ganti Plat Hitam

image

SLAWI – Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal nekat mengubah plat kendaraan mobil dinas menjadi hitam. Hal ini terungkap saat bagian asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) melakukan razia.

“Penertiban ini kami lakukan setelah ada pemantauan selama satu pekan. Memang pada kenyataannya banyak oknum PNS yang mengubah plat kendaraan dinas,” terang Kepala Bidang Asset DPPKAD, Agung Budi Waluyo.

Menurutnya, dalam penertiban terdapat sepasang plat mobil dinas yang disita dari oknum PNS yang menjabat di Dinporabudpar. Saat dilepas, Bupati Tegal, Enthus Susmono melihat langsung dan meminta kepada oknum tersebut diberikan sanksi tegas.

Tidak hanya mobil saja, ratusan motor dinas Pemkab Tegal juga diindikasi banyak digunakan tidak semestinya. Seperti motor milik pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yang diganti plat hitam dan digunakan untuk berjualan baju batik.

“Mayoritas oknum PNS mengaku nekat mengganti karena malu menggunakan kendaraan dinas berplat merah. Selain itu, untuk membeli bahan bakar juga sedikit mahal,” terang Agung.

Hingga sejauh ini, lanjut Agung, pihaknya masih melakukan rekapitulasi kendaraan dinas di seluruh SKPD se-Pemkab Tegal. Pasalnya, ribuan kendaraan dinas didapati masih banyak yang tidak dirawat dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Termasuk pula mobil dinas (mobdin) yang digunakan anggota DPRD Kabupaten Tegal. Kurang lebih terdapat 28 mobdin saat ini sudah dikandangkan. Dari jumlah tersebut, rata-rata mobdin masih kurang perawatan.

Menanggapi hal tersebut, Enthus Susmono mengimbau kepada seluruh PNS untuk bisa bersama-sama menjaga asset dan merawat amanah pemerintah. Pasalnya, pengadaan kendaraan dinas juga mengggunakan uang rakyat yang notabene tidak sedikit.

“Kalau diperingatkan satu sampai tiga kali tidak digubris, kendaraan dinas bisa dicabut. Namun, itu semua tergantung bagaimana tindakan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” tandasnya. (MJ-10)

Ini Menarik!

Pemkab Kampar Pelajari Kawasan Industri di Kendal

Share this on WhatsApp  KENDAL – Keberhasilan Kabupaten Kendal mendirikan kawasan industri berskala besar menarik …

Silakan Berkomentar