Home > JATENG RAYA > METRO SEMARANG > Boros! Bahas Tatib, DPRD Kendal Kunker ke Jakarta

Boros! Bahas Tatib, DPRD Kendal Kunker ke Jakarta

image

KENDAL – Pembahasan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Masyarakat Kendal (Jamak) menilai DPRD Kendal yang baru dilantik akhir Agustus lalu sudah boros terhadap anggaran. Yakni atas tindakan sejumlah anggota DPRD ke Jakarta untuk berkonsultasi masalah  tatib anggota DPRD 2014-2019.

Kordinator Jamak, Kelana Siwi mengatakan, harusnya wakil rakyat ini tidak boros anggaran untuk hal yang tidak perlu dan tidak termasuk dalam ranah kepentingan rakyat. “Tidak perlu, hanya untuk merancang dan membahas tatib harus berkonsultsi ke Jakarta, menurut saya itu sudah melukai hati rakyat,” ujarnya.

Justru menurutnya langkah para dewan untuk mencari payung hukum tentang tatib anggota DPRD hanyalah alasan semata. “Menurut saya ini tidak jauh beda dengan kunjungan kerja (kunker) yang ujung-ujungnya hanya menghambur-hamburkan anggaran saja alias piknik para dewan,” tandasnya.

Untuk pembahasan Tatib, menurutnya para dewan tidak sampai harus beramai-ramai ke Jakarta. Sebab pembahsan tatib bisa megambil referensi dari tatib lama atau periode 2009-2014 lalu.

Sebab, tatib dewan menurutnya  dari periode ke peroide tidak terpaut jauh perbedaannya. “Tatib lamakan masih ada, bisa diambil untuk dijadikan pertimbangan dalam pembahasan tatib yang sekarang ini,” tuturnya.

Perihal adanya konsultasi mengenai Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menurutnya tidak perlu harus datang ke Jakarta. Yakni cukup menunggu keputusan, karena masih dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu Kementerian Dalam Negeri, telah menegaskan bahwa UU MD3 hanya berlaku MPR, DPR dan DPD saja. “Jadi Tidak berlaku bagi DPRD kabupaten/kota, ngapain konsultasi soal MD3 ke Sekjen DPR RI,” sentilnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kendal Maberur membenarkannya. Kunjungan para ketua fraksi dan sekretaris, ketua dan anggota tim Panitia Khsusus (Pansus) Tatib ke Jakarta adalah untuk berkonsultasi kepada Sekjen DPR RI tentang UU MD3.

“Ke Jakarta lima hari, yakni sejak Senin (1/8) sampai Jumat (5/8). Kami konsultasi ke Sekjen DPR RI tentang tatib yang akan berjalan lima tahun kedepan dan payung hukumnya,” timpalnya.

Hasilnya nanti baru akan ditetapkan pada pembahasan paripurna setelah ada bimbingan teknis. “Selanjutnya disusul dengan penetapan pimpinan dewan definitif dan pembentukan komisi-komisi,” tuturnya. (MJ-01)

Ini Menarik!

Pembangunan Tempat Relokasi Tahap II di MAJT Minus 4%

Share this on WhatsApp    SEMARANG – Pembangunan tempat relokasi tahap II untuk pedagang Pasar …

Silakan Berkomentar