Beranda PILGUB JATENG 2018 Bawaslu: Money Politic Masih Jadi Momok Pilkada

Bawaslu: Money Politic Masih Jadi Momok Pilkada

19
0
BERBAGI
ilustrasi

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah mengakui peredaran politik uang (money politic) menjadi momok tersendiri setiap penyelenggaraan Pilkada serentak. Musababnya, sikap masyarakat yang cenderung permisif menjadi biang maraknya money politic sampai saat ini.

“Bawaslu berpikiran lebih baik melakukan pencegahan dari pada penindakan. Ini demi menciptakan demokrasi yang bermartabat,” kata Ketua Bawaslu Jateng M. Fajar S.A.K. Arif, ketika menyosialisasikan pengawasan pemilu bersama stakeholder, di Hotel Grand Candi Jalan Sisingamangaraja Semarang, Senin (19/3).

Fajar berujar harus punya daya juang tinggi untuk menghapus politik uang. Menurutnya saat ini yang diperlukan adalah kesadaran setiap calon pemilih. Ia mengajak mahasiswa dan generasi muda menjadi garda terdepan dalam menolak money politic. Apalagi, lsistem pemilu langsung saat ini adalah hasil perjuangan mahasiswa pada 1998 silam.

“Karenanya harus dirawat, turut berperan dalam pengawasan alur politik. Tujuannya kan sama, menciptakan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. Lebih jauh lagi, Fajar mengungkapkan jumlah lembaga yang menjadi pengawas kini semakin turun. Bahkan untuk Pilgub Jateng 2018, tidak ada lembaga yang mendaftar menjadi pengawas.

Soal kinerja pengawasan selama Pilgub 2018, Fajar menemukan ada sebuah kasus money politic di Kendal. Saat ini, katanya sedang dalam proses penindakan. Selain itu, yang menjadi sorotan adalah netralitas ASN serta perangkat desa. Dia menyatakan sudah ada beberapa yang tidak netral dan berpihak ke salah satu pasangan calon.

Namun, pelanggaran terbanyak, ada pada pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan. “Lebih baik menyebarkan bahan kampanye, tapi harganya tidak boleh lebih dari Rp 25 ribu,” ujar Fajar. (far)