Home > JATENG RAYA > EKONOMI BISNIS > 32 Ribu Perizinan Sejak 2013, Dongkrak Investasi Jateng

32 Ribu Perizinan Sejak 2013, Dongkrak Investasi Jateng

SEMARANG – Investasi di Jateng tumbuh signifikan hingga 53 persen pertahun. Banjir investasi usaha di berbagai sektor ini sejak 2013 hingga 2017 mampu menyerap 541.520 tenaga kerja. Kuncinya ada pada reformasi perizinan yang dicanangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prasetyo Aribowo, gubernur menekankan perubahan pelayanan pada tiga aspek. Yakni mudah, murah, dan cepat. “Kini pengurusan perizinan di kantor PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) mengedepankan kemudahan, kecepatan, bebas biaya, transparansi dan akuntabel,” katanya, ditemui di kantornya, Jumat (6/9).
Keberhasilan penataan PTSP dapat diketahui dari indikator indeks kepuasan publik yang mencapai 102,8 persen. Padahal semula target kepuasan publik hanya di angka 87,38 persen. Untuk mempercepat pelayanan, PTSP kini menyederhanakan perizinan. Meliputi pemotongan alur birokrasi sehingga proses lebih cepat dan pengurangan syarat dokumen. “SOP kami tata, dokumen-dokumen persyaratan yang dulu banyak dan merepotkan pemohon kami kurangi,” katanya.
Pihaknya juga memberi beragam kemudahan bagi investor. Diantaranya insentif investasi untuk industri pionir. Investasi ini bisa berupa pembebasan pajak 5 sampai 15 tahun, pengurangan pajak, dan pembebasan bea impor. Selain itu ada juga kemudahan pengurusan izin hanya tiga jam untuk jenis usaha tertentu.
Pemprov Jateng juga menerapkan ijin klik pada empat kawasan industri. Yakni Jatengland, Wijayakusuma, Bukit Semarang Baru, dan Kawasan Industri Kendal. “Ijin klik ini artinya investor boleh melaksanakan pembangunan konstruksi bersamaan dengan pengurusan izin. Misalnya gedung dapat dibangun tanpa menunggu IMB jadi,” katanya.
Untuk menertibkan pelaku usaha, Pemprov Jateng juga aktif melakukan penindakan. Baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun pengawasan petugas di lapangan.
Sebagai contoh sejak Januari hingga September 2017 terdapat 53 pengaduan masyarakat. Terbanyak pengaduan soal penyalahgunaan izin. “Sudah 46 yang selesai ditindaklanjuti, sisanya proses. Seperti penyalahgunaan izin di Magelang, kami terjunkan inspektur tambang, ternyata terbukti dan izinnya kami cabut,” jelas Prasetyo.
Hal baru yang dicoba ialah pelayanan perizinan online agar pengurusan bisa lebih cepat dan mudah. Saat ini baru dicoba untuk lima perizinan yang bersifat administratif.  “Kami coba lima dulu misalnya rekomplit, angka pengenal import, ijin usaha simpan pinjam, dan izin genset,” ujarnya.
Sejak 2013, lanjut Prasetyo, pihaknya mengeluarkan 32.029 perizinan. Bidang paling banyak ialah di kesbangpol, energi sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, perindustrian dan perdagangan  serta tenaga kerja dan transmigrasi.
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan, reformasi perizinan yang paling dibutuhkan saat ini ialah di kabupaten kota. Sebab masih banyak birokrasi di daerah yang dikeluhkan masyarakat karena prosesnya berbelit-belit dan adanya pungutan liar.
“Kalau di Pemprov saya tegaskan tidak ada pungli, yang ketahuan langsung pecat. Makanya kami mendorong agar diterapkan di kabupaten kota,” tegasnya. (*)

Ini Menarik!

Golkar Restui Lima Paslon Bertarung di Pilkada Serentak 2018

Share this on WhatsAppSEMARANG – Mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Partai Golkar mengeluarkan …

Silakan Berkomentar