Home > JATENG RAYA > Baliho dan Poster Bacagub Belum Langgar Aturan

Baliho dan Poster Bacagub Belum Langgar Aturan

Focus Group Discussion Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang diselenggarakan Panwaskab Kendal di Hotel Sae Inn, Selasa (7/11). (foto: metrojateng.com/Edi Prayitno)

KENDAL – Maraknya gambar bakal calon gubernur Jawa Tengah yang mulai bertebaran di sejumlah wilayah di Jawa Tengah belum termasuk kategori pelanggaran Pemilihan Gubernur (pilgub). Hal itu dikatakan Ketua Panwaslu Kendal, Ubaidillah. Alasannya, karena yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai calon gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Karena belum ditetapkan sebagai calon, sehingga itu bukan sebagai bentuk pelanggaran pemilu,” kata dia pada acara Focus Group Discussion (FGD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang diselenggarakan Panwaskab Kendal di Hotel Sae Inn, Selasa (7/11).

Dia menjelaskan, pemasangan Alat Peraga Kampanye (AKP) paling lambat tiga hari setelah penetapan calon oleh KPU. Gambar itu dianggap sebagai pelanggaran jika sudah ditetapkan calon dan belum waktunya memasang APK. Penertiban gambar bakal calon itu menjadi wewenang pemerintah daerah dalam hal ini yakni Satpol PP untuk penegakan peraturan daerah. ‘’Itu tugas Satpol PP untuk menertibkan gambar bakal calon dan tidak bisa kami masukkan sebagai bentuk pelanggaran pemilu,’’ tutur dia.

FGD tersebut diikuti lebih dari 50 peserta yang terdiri atas unsur tokoh masyarakat, perwakilan partai politik, hingga pengurus panwas dari tingkat kabupaten dan kecamatan. Ubaidillah menerangkan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi dugaan pelanggaran yang mungkin dilakukan calon gubernur. Panwas akan membentuk sentra penegakan hukum dan pengaduan (Gakkumdu) untuk menangani pelanggaran. Sentra Gakkumdu terdiri atas Panitia Pengawas (Panwas), Polri, dan Kejaksaan.

‘’Saat ini sudah dibentuk ditingkat pusat. Gakkumdu tingkat pusat akan menjadi dasar bagi panwas tingkat kabupaten/kota untuk membentuk sentra Gakkumdu. Dalam waktu dekat kami juga akan membentuknya,’’ terangnya.

Salah satu narasumber FGD, Supriyadi, mengatakan, pelaksanaan pemilu jangan dibiarkan tanpa pengawasan. Sebab, jika tanpa pengawasan, bisa menyebabkan hak masyarakat kehilangan suaranya. Tanpa pengawasan tidak menutup kemungkinan terjadi politik uang secara terstruktur hingga terjadi manipulasi suara.

‘’Panwas mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama. Itu sangat penting untuk melakukan pengawasan dan mensukseskan pemilu,’’ jelas mantan Ketua Panwaskab Kendal ini. (MJ-01)

Ini Menarik!

Menikmati Desa dari Bangunan Kolonial Hotel Garuda

Share this on WhatsApp   BERADA tak jauh dari Gunung Telomoyo, Hotel Garuda yang merupakan …

Silakan Berkomentar