Beranda KRIMINAL & HUKUM Bagi-bagi Uang di Pilkada Temanggung, Sopir Truk Divonis 3 Tiga Tahun

Bagi-bagi Uang di Pilkada Temanggung, Sopir Truk Divonis 3 Tiga Tahun

98
0

TEMANGGUNG – Supriyono, warga Desa Gowak Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung divonis hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan penjara, oleh majelis hakim PN Temanggung dalam sidang yang digelar, Rabu (11/7). Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan praktik politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati Temanggung, 27 Juni 2018 lalu.

Penjagaan ketat saat pembacaan vonis terdakwa money politic di PN Temanggung, Rabu (11/7). Foto: ch kurniawati

Vonis dibacakan ketua majelis hakim Didit Pambudi Widodo, yang didampingi hakim anggota Rachmawati Saptaningtyas dan Stephanus Yunanto. Sidang vonis ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian dibantu TNI. Ratusan polisi baik bersenjata lengkap maupun tidak nampak berjaga di dalam dan luar gedung.

Didit menyatakan terdakwa secara sah dan terbukti telah melanggar pasar 187A UU RI nomor 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU.

Vonis yang dijatuhkan, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Temanggung yang dibacakan pada sidang tuntutan, Senin (9/7) lalu.

Didit mengungkapkan, terdakwa yang berprofesi sebagai supir truk itu terbukti membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga menjelang pencoblosan dengan tujuan supaya warga memilih salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Temanggung.

Saat membacakan vonis, hakim juga menyatakan agar barang bukti berupa 1 lembar amplop putih berukur 110 X 70 milimeter untuk dimusnahkan, sedangkan uang 1 lembar uang kertas sebesar Rp 20.000 dirampas untuk negara.

Didit menyebutkan, hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatannya sudah menciderai demokrasi di Indonesia, dan di Kabupaten Temanggung khususnya. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap baik dan sopan selama proses persidangan. Terdakwa juga merupakan kepala keluarga dan belum pernah dihukum.

Atas putusan hakim, terdakwa melalui penasehat hukum Muhammad Jamal dari LBH Temanggung menyatakan banding. Jamal menegaskan, seharusnya penerima (politik uang) juga diproses. “Tapi selama ini tidak dihadirkan sama sekali. Sesuai UU penerima dan pemberi hukumannya sama,” tandas Jamal usai sidang.

Ia juga menyebutkan kalau perbuatan yang dilakukan terdakwa atas inisiatif sendiri dan atas kecintaannya terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Jamal juga menyebutkan kalau kliennya tidak tahu hukumnya sebelumnya, karena kecintaannya pada paslon, kemudia dia inisiatif sendiri. “Kalau dihubungkan undang-undangnya, unsur-unsurnya tidak masuk,” jelasnya.

Iapun juga menilai putusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan dan uang yang dibagikan. “Hanya Rp60 ribu tapi hukumannya sampai 3 tahun,” ujarnya.

Sementara itu, JPU Anthonius menyatakan akan mengajukan kontra memori banding meskipun vonis hakim sudah sesuai dengan tuntutan.

Ia juga menyebut kalau putusan hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi yang dihadirkan dan barang bukti yang saling bersesuaian.

“Kami pikir-pikir atas banding yang diajukan penasehat hukum terdakwa,” kata Antonius. (MJ-24)