Home > JATENG RAYA > EKONOMI BISNIS > 7.486 Perusahaan Tunggak Ratusan Miliar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

7.486 Perusahaan Tunggak Ratusan Miliar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY, Irum Ismantara seusai penandatangan kesepakatan bersama dengan Kejati Jateng di bidang hukum perdata dan tata usaha negara di Hotel Gumaya Semarang, Rabu (29/11). (foto: metrojateng.com/Anggun Puspita)
SEMARANG – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Jateng-DIY mencatat hingga periode Oktober 2017 perusahaan yang menunggak iuran sebanyak 7.486 dengan piutang mencapai Rp 158,5 miliar. Maka dalam menangani itu BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.
Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan kepada para pekerja, agar tidak terlibat berbagai masalah hukum bidang perdata maupun tata usaha negara.
”Dari fenomena itu kami melakukan terobosan melalui kerja sama di berbagai lini untuk mempercepat proses perlindungan seluruh pekerja. Adapun, kami menggandeng Kejati untuk meningkatkan kepatuhan peserta melalui mekanisme pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum agar para pekerja terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY, Irum Ismantara seusai penandatangan kesepakatan bersama dengan Kejati Jateng di bidang hukum perdata dan tata usaha negara di Hotel Gumaya Semarang, Rabu (29/11).
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY, jumlah tunggakan iuran perusahaan tersebut terinci atas piutang iuran lancar sebanyak 1.405 perusahaan dengan nilai Rp 4,41 miliar. Jumlah piutang kurang lancar sebanyak 1.701 perusahaan dengan nominal Rp 6,19 miliar, piutang macet aktif sebanyak 870 perusahaan dengan nilai Rp 61,97 miliar, dan piutang macet nonaktif/kontijensi sebanyak 3.510 perusahaan dengan nominal Rp 85,95 miliar.
Selain itu, hal yang perlu ditangani bersama dengan Kejati yaitu masih terdapat perusahaan yang belum menyadari akan manfaat dan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tercatat masih ada 20.197 perusahaan wajib belum daftar, lalu perusahaan yang mendaftarkan sebagian pekerjanya ada 220 dengan 50.717 tenaga kerja yang belum terdaftar. Kemudian, perusahaan daftar sebagian upah 209.858 perusahaan dan perusahaan daftar sebagian program 385.320 perusahaan.
”Kerja sama yang kami lakukan dengan BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan menjadi salah satu upaya tegas agar pengusaha (pemberi kerja) tidak lagi melaporkan sebagian upah tenaga kerja dalam pembayaran iurannya dan selalu tertib melakukan pembayaran iuran setiap bulannya (tidak menunggak iuran). Sehingga, tenaga kerja tidak perlu merasa khawatir lagi dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari,” Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah Sadiman didampingi Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah Asnawi.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga memberikan dukungan dengan adanya surat Jaksa Agung kepada Kejaksaan Tinggi untuk mengambil langkah-langkah strategis yang dibutuhkan guna mendorong optimalisasi kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. (ang)

Ini Menarik!

Gempa 6,9 SR Terasa Sampai Semarang, Warga Berhamburan Keluar Rumah

Share this on WhatsApp SEMARANG – Sejumlah warga Kota Semarang berhamburan keluar rumah setelah gempa …

Silakan Berkomentar