iklan
Home > HEADLINE > Ajudan Bupati Klaten Beberkan Prosedur Jual Beli Jabatan di Pemkab Klaten

Ajudan Bupati Klaten Beberkan Prosedur Jual Beli Jabatan di Pemkab Klaten

Suasana sidang penyuapan dengan terdakwa Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini.

SEMARANG – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, hari ini Senin (6/5), kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut, majelis hakim menghadirkan 10 pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Klaten.

Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Avni Carolina pun tertarik untuk mengulik pengakuan dari seorang wanita bernama   Nina Puspitasari. Nina merupakan ajudan Sri Hartini saat masih jadi penguasa kabupaten di lereng Merapi tersebut.

Nina Puspitasari mengatakan secara gamblang bahwa dirinya tahu persis ihwal perubahan Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK) serta pengajuan promosi jabatan oleh beberapa pejabat teras di Klaten.

“Saya mengetahui soal SOTK. Kapasitas saya waktu itu bertugas menyerahkan berkas pengajuan jabatan kepada Ibu Bupati,” kata Nina saat duduk di muka sidang.

Ia menerangkan tiap pejabat yang ingin naik pangkat biasanya mengajukan berkas promosi kepada sekretariat di masing-masing kantornya. Kemudian berkas promosi itu diteruskan kepada pihaknya untuk diberikan kepada sang bupati. “Saya terima dulu baru ditaruh di meja bupati,” akunya.

Ia mengatakan pejabat yang akan dipromosikan selalu ingin bertatap muka langsung dengan Sri Hartini di rumah dinasnya. Sri Hartini lalu memerintahkan Nina untuk menemui mereka dengan maksud menanyai maksud kedatangannya.

“Tidak ada perintah langsung tapi Ibu Bupati cuma bilang ‘urusono‘. Ibu Bupati bilang jika si pegawai A ingin promosi, beliau selalu bertanya ‘siap berapa’,” katanya seraya menirukan perkataan Sri Hartini.

Ia yang sudah jadi ajudan bupati lebih dari empat tahun itu hafal betul tujuan kedatangan para pegawai ke rumah dinas bupati. Ungkapan tersebut merupakan kode Sri Hartini bagi para pegawai untuk menyerahkan sejumlah uang kepada dirinya.

Uang yang dimaksud merupakan duit syukuran yang diberikan oleh pegawai negeri yang ingin dipromosikan jabatannya. Besaran nominalnya bervariasi. Berkisar antara Rp 10 juta-Rp 150 juta tergantung jabatan yang diinginkan.

“Ibu Bupati minta begitu karena sudah jadi kebiasaan di Klaten. Untuk staf golongan Eselon IV saja memberikan uang Rp 150 Juta. Itu langsung diterima oleh bupati,” bebernya.

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Avni Carolina menyebut ada beberapa nama yang sempat memberikan uang syukuran kepada Sri Hartini. Salah satunya Kepala PDAM Irawan, Dirut RSUD Klaten Klimawan serta Kepala Dinas Pariwisata Joko Wiyono. (far)

Ini Menarik!

Dua Nelayan Jepara Selamat Setelah Terseret Arus Hingga Kendal

Share this on WhatsApp​ KENDAL – Dua nelayan asal TPI Jambu, Mlonggo, Kabupaten Jepara, ditemukan …

Silakan Berkomentar