Beranda NASIONAL 20 Tahun Reformasi, Jokowi Diminta Berantas Mafia Tanah

20 Tahun Reformasi, Jokowi Diminta Berantas Mafia Tanah

22
0
BERBAGI

SEMARANG – Setelah berjalannya reformasi selama 20 tahun terakhir, sejumlah kalangan masyarakat yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) meminta Presiden Joko Widodo untuk memberangus aksi mafia tanah yang merebak di seluruh penjuru daerah.

FKMTI mendesak Presiden Jokowi berantas mafia tanah. Foto: istimewa

S Kendi Budiardjo, Ketua FKMTI mengaku, menemukan banyak terjadi di berbagai wilayah, tanah milikĀ  rakyat baik yang berstatus girik maupun sertifikat bisa dikuasai secara sepihak oleh para konglomerat.

Modus penyerobotan tanah dengan penggelapan, penghilangan paksa maupun dimanipulasi dalam pengukuran tanah. Kemudian BPN keluarkan SHGB baru. Warga yang protes kemudian ditantang gugat ke pengadilan meski hasilnya telah diprediksi menuai kekalahan.

Ia meminta Pesiden Jokowi dapat menggunakan kewenangannya sebagai kepala negara guna mengingatkan Kepala BPN agar tidak bersengkongkol dengan mafia tanah maupun melindungi kepentingan penyerobot tanah.

“Presiden sebaiknya memerintahkan BPN agar membatalkan sertifikat jika nyata-nyata terjadi cacat administrasi dalam proses pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh oknum BPN,” tegasnya, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/5).

Ia menenggarai rakyat yang dirampas haknya justru disuruh membuang waktu dan biaya. Sebab sudah menjadi rahasia umum jika saat ini pun masih bercokol mafia peradilan dengan masih banyaknya aparat penegak hukum yang ditangkap KPK terkait jual beli perkara.

Walau begitu, jika presiden tidak mungkin mengintervensi peradilan, ia menyarankan kepada BPN supaya membatalkan sertifikat yang terbukti maladministrasi sesuaiĀ Peraturan Menteri ATR/BPN No:3 Tahun 2011.

“Karena kalau terus dibiarkan tanpa ada solusi maka jangan heran suatu saat nanti ratusan ribu sertifikat yang telah dibagikan presiden kepada rakyat dengan sangat mudah beralih menjadi SHGB milik konglomerat,” tuturnya.

Dampak lainnya dari mafia tanah, lanjutnya, warga yang membeli rumah dari pengembang akan berhadapan dengan warga pemilik asal tanah, baik di jalanan maupun di pengadilan.

Akibatnya, para penyerobot tanah yang sudah meraup keuntungan berlimpah bisa membawa kabur uang hasil menjual tanah rampasan. Jika hal ini dibiarkan, reformasi agraria yang semula bertujuan mewujudkan keadilan sosial justru malah mengabadikan penderitaan korban penyerobotan tanah.

Ia pun mendorong presiden untuk membentuk Tim Pemberantasan Mafia Tanah. “Hal ini harus dilakukan jika pemerintahan Jokowi bersungguh-sungguh ingin mewujudkan reformasi agraria untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” pungkasnya. (far)