2 Tahun Hendi-Ita, Penegakan Perda Hingga Kemacetan Belum Maksimal

(Foto: Istimewa)

SEMARANG – 2 tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Semarang, Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita) sudah banyak perubahan yang terjadi di Kota Semarang baik secara fisik maupun birokrasi. Di antaranya adalah diluncurkannya kebijakan program Kampung Tematik dengan keterlibatan masyarakat secara langsung, yang otomatis akan menyebabkan terjadinya sinergitas antara warga masyarakat dengan pemerintah untuk membangun kampung.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Supriyadi, di balai kota, Senin (19/2). Selain Kampung Tematik, juga pembangunan taman-taman kota di beberapa titik, pendestrian jalan yang menambah keindahan kota, pendidikan gratis, hingga kesehatan gratis.

“Pendidikan gratis sudah bisa dirasakan oleh warga, namun catatan kami masih banyak juga yang belum tercover pembiayaannya oleh pemkot. Kesehatan gratis (UHC) juga sudah ok oleh warga, namun kendala yang dihadapi di beberapa rumah sakit negeri/swasta tidak semuanya memperlakukan pasien dengan semestinya,” terangnya.

Terkait penegakan peraturan daerah (perda), lanjutnya, juga masih lemah dengan masih adanya beberapa oknum penegak perda yang masih ‘bermain-main’ di lapangan, sehingga jera yang ditimbulkan kepada masyarakat juga masih lemah.

Sebagai contoh, kata Supriyadi, adalah penegak perda sampah. Walaupun perda tersebut sudah disahkan beberapa tahun lalu tapi masih belum dilaksanakan dengan baik, sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya.
“Perda PKL juga demikian masih banyak ditemukan bangunan PKL di trotoar atau pendestrian, bangunan di atas saluran dan tempat-tempat yang dilarang. Perda tentang penyambungan jalan masuk, perda penyelenggaraan tower telekomunikasi, perda air bawah tanah, perda parkir dan sebagainya masih belum dilaksanakan penegakannya,” jelasnya.

Menurut Supriyadi, dalam suatu pemerintahan jika dalam penegakan perda lemah, maka pembangunan pasti akan lamban. Penegakan perda ini menjadi elemen yang sangat penting.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, penanganan rob dan banjir dalam 2 tahun kepemimpinan Hendi-Ita juga belum optimal, karena sebagian kewenangan penanganan ada di Pemerintah Pusat seperti dalam hal normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan embung yang menjadikan pembangunannya belum bisa diksanakan secara optimal. Selain juga karena masih terbatasnya SDM Pemkot Semarang yang sesuai kompetensinya di bidang penanganan rob dan banjir.

“Kemacetan juga masih menjadikan PR, dikarenakan aktifitas warga semakin hari semakin meningkat dan ruas jalan masih tetap. Arus urban yang semakin tinggi juga menambah padatnya arus lalu lintas. Di samping itu juga masih banyaknya SDM ASN (Aparatur Sipil Negara) di Dishub yang tidak sesuai dengan kompetensinya,” tandasnya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

+ 64 = 70

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.