Home > JATENG RAYA > METRO SOLO > 18 Kecamatan Belum Terima Dana PSKS

18 Kecamatan Belum Terima Dana PSKS

BOYOLALI – Dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) mulai dibagikan di Boyolali. Namun itu baru untuk wilayah Kecamatan Boyolali Kota. Sedangkan 18 Kecamatan lainnya, baru akan dibagikan secara serentak mulai Kamis (16/4) besok.

Kepala Kantor Pos Boyolali Indriyatmoko mengatakan pembagian PSKS untuk wilayah Kecamatan Boyolali Kota sudah dilaksanakan sejak Sabtu (11/4). “Sedangkan untuk 18 kecamatan lainnya akan dilaksanakan mulai Kamis (16/4) hingga Minggu (19/4),” ujar Indriyatmoko Senin (13/4).

Saat ini sedang dilaksanakan sosialisasi ke desa-desa untuk pembagian dana PSKS. Selain di Kantor Pos masing-masing kecamatan, pembagian dana PSKS juga dilaksanakan di kantor desa, khususnya desa-desa di pelosok yang jauh dari kantor pos kecamatan. “Petugas kami (Kantor Pos) akan datang ke kantor desa, agar masyarakat lebih dekat saat mengambil dana PSKS,” katanya.

Pelayanan PSKS dibuat lebih dekat ke masyarakat karena penerima wajib mengambil sendiri dana bantuan. Tidak boleh titip, apalagi kolektif. “Kalau memang sakit dan tidak bisa mengambil PSKS pada hari yang ditentukan, bisa mengambil di hari yang lain. Ini kan program simpanan, tak diambilpun uangnya tidak akan hangus. Bahkan, petugas kami akan datang ke rumah penerima tersebut (mengantarkan dana PSKS),” jelas dia.

Menurut Indriyatmoko, jumlah penerima PSKS tahap II masih sama dengan penerima PSKS tahap pertama lalu. Yakni 64.099 rumah tangga sasaran (RTS) atau Kepala Keluarga (KK). Dalam pencairan PSKS tahap I lalu, terdapat 1.600 RTS yang tidak mengambil.

Terpisah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali Purwanto mengatakan pembagian PSKS di 18 kecamatan tertunda karena Senin kemarin seluruh camat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) baru mulai sosialisasi ke desa-desa. “Seharusnya memang semuanya dibagikan Sabtu kemarin bersamaan dengan pembagian PSKS di Boyolali Kota,” katanya.

Sebelumnya, TKSK, camat, Dinsosnakertrans, sudah berkoordinasi untuk mengetahui permasalahan berkait PSKS. Purwanto mengakui data penerima masih banyak dipersoalkan. Perbaikan data dari pemerintah desa belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. “Jadi data yang digunakan saat ini tetap menggunakan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011,” imbuhnya.

Dia berharap pemerintah desa memberi pengertian kepada warganya terkait permasalahan ini. (MJ-07)

Ini Menarik!

Ini Bocoran Menu Pesta Pernikahan Kahiyang

Share this on WhatsAppSEMARANG – Sebuah tempat persewaan alat pesta di Semarang bernama ADA mendapat …

Silakan Berkomentar